KaltimUP, BALIKPAPAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kilometer 13, Kecamatan Balikpapan Utara, masih menunggu kepastian status aset lahan. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan pembiayaan, namun tahapan pembangunan belum dapat dilanjutkan sebelum persoalan aset diselesaikan.
Camat Balikpapan Utara, Umar Adi, mengatakan kejelasan status lahan menjadi syarat penting sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Setelah aset dinyatakan tuntas, penyesuaian maupun rehabilitasi bangunan yang dibutuhkan akan menjadi bagian dari pembiayaan pemerintah pusat.
“Yang saya ketahui sampai saat ini masalah aset untuk Sekolah Rakyat yang pembiayaannya dari pusat. Artinya tinggal menunggu lagi, apakah nanti kalau memang asetnya sudah clear,” kata Umar, Selasa (18/8/2026).
Menurut Umar, lahan yang direncanakan untuk Sekolah Rakyat di Kilometer 13 pada dasarnya sudah tersedia. Namun, pihak kecamatan belum mengetahui perkembangan terbaru karena belum dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.
“Biasanya yang dilakukan terlebih dahulu adalah sinkronisasi dan finalisasi aset. Yang jelas, lahannya sudah ada,” ujarnya.
Ia berharap proses administrasi aset dapat segera diselesaikan agar rencana pembangunan tidak berhenti pada tahap persiapan.
Umar menilai Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang menghadapi persoalan sosial dan membutuhkan pendampingan lebih intensif.
Menurutnya, sasaran program tidak hanya anak dari keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga anak yang kurang mendapatkan pengasuhan atau perhatian akibat kondisi tertentu di dalam keluarga.
“Sekolah rakyat diutamakan adalah anak-anak yang tidak terurus atau kurang mendapatkan perhatian, baik karena masalah ekonomi, ditelantarkan orang tua, maupun persoalan lainnya,” jelasnya.
Konsep pendidikan Sekolah Rakyat juga berbeda dari sekolah umum karena menerapkan sistem berasrama. Peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, tetapi juga pendampingan dan pembinaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Anak-anak itu bukan hanya butuh pembelajaran, tetapi juga membutuhkan pengawasan khusus. Makanya Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama,” katanya.
Sistem tersebut memungkinkan tenaga pendidik dan pengelola melakukan pemantauan perkembangan siswa secara lebih intensif. Pola asrama juga dapat mengurangi persoalan transportasi dan kebutuhan antar-jemput selama peserta didik mengikuti pendidikan.
Umar berharap kehadiran Sekolah Rakyat nantinya tidak sekadar memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
“Sekolah Rakyat mengakomodasi warga kurang mampu. Kalau masyarakat yang mampu tentu bisa menyesuaikan dengan sekolah yang dianggap paling sesuai untuk anaknya. Jadi prioritasnya memang untuk warga tidak mampu ataupun anak-anak yang mendapatkan masalah tertentu,” terangnya.
Dengan konsep tersebut, Sekolah Rakyat di Kilometer 13 diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan kondisi sosial yang membutuhkan intervensi lebih intensif.